Persoalan Sastra dan Politik Tak akan Pernah Berakhir
3 Komentar 1189 pembaca
Ilustrasi (g. net)

Persoalan Sastra dan Politik Tak akan Pernah Berakhir

Sorot

Laporan Tim Tabloid Tanjak

TabloidTanjak.com, PEKANBARU - “Pada masa 80-an Pak Husni Abadi menulis di surat kabar Salemba milik UI dengan judul Ada Puisi Ada Polisi yang identik pada zaman orde baru”, Fakhrunnas, sastrawan nasional asal Riau, membuka cerita kepada Tanjak.

“Isi di dalam surat kabar itu berupa kritik sosial dari beberapa penyair, itu yang biasa disebut dengan sastra konstektual, sastra-sastra yang mengkeritik lingkungan pada masa itu, karena apabila mereka mengatakannya secara langsung akan ditangkap dan apabila ada orang yang pulgar langsung di tangkap. Jadi orang dulu menjadikan puisi sebagai cara untuk menyindir, namun pada saat ini pun pemerintah masih menganggap puisi itu sebuah karya yang berbahaya. Sehingga kritik-kritik yang disampaikan para penyair, kaum intelektual, dan seniman menjadi problema oleh penguasa, karena penguasa yang zalim tidak ingin dikritik sehingga mereka memasang kuda-kuda untuk hal itu,” ucap Fakhrunnas.

Fakhrunnas menjelaskan, puisi-puisi konstekstual yang berisi kritik-kritik sosial seperti WS Rendra, Taufik Ismail, dan penyair lainnya. Dan di era sekarang ini ada Wiji Thukul yang tak di ketahui keadaan rimbanya dimana? dan dia meninggal makamnya dimana? Jadi persoalan sastra dan politik tidak akan pernah berakhir, hasil ini dijadikan gerakan kebudayaan yang dilakukan oleh para sastrawan untuk menumbangkan praktek-praktel korup yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita.
“Yang menjadi salah satu akar persoalan di dalam politik adalah lembaga birokrasi atau pemerintah, wakil rakyat, dan lambaga hukum seperti tentara, polisi, dan kehakiman, semua itu adalah problem,” jelas Fakhrunnas.

Ditambahkan Fakhrunnas, para sastrawan mengambil porsi untuk hal itu, mereka menyorot dan mencerna yang terjadi pada prakter-praktek yang tidak benar. Sehingga lahirlah puisi-puisi yang mencela oknum wakil rakyat yang curang.
“Saya sendiri banyak menulis puisi-puisi menyindir dan mencerca oknum wakil rakyat kita”. ucap Fakhrunnas.

Dulu korupsi hanya ada pada eksekutif dan sekarang sudah menyeleruh. Semua sastra tidak ada yang mau bertoleransi dengan praktek-praktek korupsi.

Fakhrunnas juga menjelaskan, seharusnya sastra itu meninggikan harkat kemanusiaan, dan memperhalus akal budi sehingga semenjak dulunya sastra menyampaikan sesuatu secara jujur dan tulus.

“Untuk para birokrat atau wakil rakyat tidak perlulah hobi dengan menulis puisi, hobi dengan menulis karya sastra, cukup dengan membaca sastranya saja, karena cepat atau lambat akan berproses secara psikologis ke dalam dirinya. Tidak ada puisi yang mengajarkan tentang kejahatan, kemungkaran, dan kebohongan. Di negara-negara luar yang memiliki peradaban tinggi, para penyair dan sastrawan perperan dalam membangun peradaban itu, karena para ahli filsafat itu bersentuhan dekat dengan puisi. Lihatlah ucapan-ucapan filsuf itu sangat puitis. Para sastrawan menulis sebuah karya sastra itu pasti ada maksud dan tujuannya, selain mereka menceritakan tentang dirinya dan perasaannya. Dari situlah timbul tema-tema romantisme, realisme dalam hidup. Contohnya seperti buku kumpulan cerpen saya yang berjudul Ongkah. Cerpen tersebut menceritakan tentang keburukkan lingkunangan, seperti hutan-hutan yang ditebang semena-mena. Jadi itu adalah karya-karya tematik yang memprotes praktek-praktek curang yang seharusnya tidak terjadi, karena itu mengingkari amanat rakyat. Hampir semua karya saya itu adalah resonansinya, perlawanan terhadap ketidak beresan situasi politik tersebut”, jelas Fakhrunnas.

Sementara itu, Ade Hartai, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau, menjelaskan bahwa politik dan sastra memiliki kaitan yang erat. Menurut Ade, seni (karya Sastra) itu bahasannya universal, bisa diterima di semua kalangan. Berpolitik itu, kata Ade, sebenarnya juga menyampaikan dengan seni, mengorkestrasikan seluruh masukan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.
Untuk itulah kata Ade, kebijakan-kebijakan yang dibuat tentu harus disampaikan, disosialisasikan, diedukasikan kepada masyarakat dengan bahasa dan cara yang tentunya juga bervariasi. “Satu hal yang bisa dianggap bahwa berpolitik itu juga berkesenian, banyak hal yang harus diorkestrasi, hingga pada satu titik melahirkan suatu kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak,” ucap Ade Hartati.

Ade menjelaskan hubungan sastra dan politik. Dari dua kata, kata Ade, sastra dan politik, timbul bermacam korelasi seperti politik sastra dan sastra politik. Belenggu sastra terhadap politik atau sebaliknya, pengaruh politik dalam sastra atau sebaliknya. Sastra sebagai agen politik. Pada kenyataannya kedua diksi tersebut, kata Ade, saat isi sudah menyatu dan tak dapat dipisahkan.
“Dengan segala sensasi dan kontroversi yang selama ini masyarakat kenal bahwa politik merupakan suatu ajang untuk berebut kekuasaan. Entah apa yang ingin dikuasai. Makna politik sendiri telah bergeser dari makna sesungguhnya. Politik sesungguhnya adalah segala urusan atau tindakan yang berhubungan dengan kebijakan negara. Kata ‘bijak’ dalam pengertian sesungguhnya telah melalang buana jauh dari kenyataan,” ujar Ade Hartati.

Selain itu, Ade juga menambahkan, kebebasan dalam sastra membuat segala elemen dapat masuk ke dalamnya. Demikian pula dengan politik yang mencoba masuk ke dalam wadah sastra untuk menyelubungi diri dengan tameng yang sangat kuat bahwa sastra pun bisa dijadikan pelindung untuk melindungi kebobrokan politik itu sendiri. Banyak karya sastra mulai dari sastra lisan, tulis, maupun audio visual yang dijadikan alas kaki pijakan politik yang mengatasnamakan karya sastra yang bebas sebagai ekspresi jiwa.

“Entah disengaja maupun tidak, banyak karya sastra yang “bumbu” dasarnya adalah politik. Buku-buku yang menceritakan perjalanan hidup seorang politikus maupun film-film politik telah tersebar luas seantero jagad ini,” jelas Ade.

Selanjutnya Ade menjelaskan, berlomba-lomba memperkenalkan diri melalui karya sastra agar dikenal masyarakat luas sebagai tokoh yang menginspirasi memang tak salah, namun ada baiknya bila ajang tersebut memang murni sebagai penggebrak semangat masyarakat agar bisa meneladani pemimpinnya.
“Tak usah dibumbui dengan pencitraan. Dalam kasus ini bukan sastra yang berpolitik, meliankan politiklah yang bersembunyi mengatasnamakan jubah kebesaran sastra. Bukan sastra berpolitik namun politik terselubung dalam sastra,” ungkap Ade.

Secara pribadi, Ade Hartati mengungkapkan bahwa seni (karya sastra) itu pasti melekat pada diri semua orang walaupun itu nanti jalan keluarnya berbeda-beda. Ade yakin seni itu dapat dijiwai oleh setiap individu.

“Sastrawan atau penulis yang saya gemari dan yang bisa menjadi inspirasi bagi saya adalah Kunni Masrohanti. Oleh karna itu, Kunni seorang penulis perempuan yang memiliki jiwa kesusastraan yang amat tinggi dan ia merupakan penulis perempuan yang sudah sukses di Riau,” ucap Ade.
Disingung susahnya para sastrawan untuk menerbitkan karya-karya berbentuk buku, Ade Hartati menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian lebih terkait masalah ini. Dengan kehadiran pemerintah, masalah susahnya menerbitkan buku dapat teratasi. “Dengan adanya pemerintah menerbitkan buku-buku sastrawan, sehingga buku-buku tersebut dapat dibaca oleh masyarakat, dan dapat membantu meningkatkan ekonomi para penulis,” jelas Ade Hartati.

(Berlian/Sahdan/Rairatul/Yusnidar/Firmiadi/Husaini)

Author

Tabloid Tanjak
Profil Tabloid Tanjak

admin tabloidtanjak.com

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px (FIB)

Berita Terkait

Ada 3 Komentar untuk Berita Ini

1

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Kembali ke Atas